BANDA ACEH – Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Syiah Kuala (USK), berhasil meraih predikat Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Capaian ini menjadi tonggak bersejarah karena Prodi Ilmu Pemerintahan merupakan program studi pertama di lingkungan FISIP USK yang memperoleh predikat tersebut.
Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri mengingat Program Studi Ilmu Pemerintahan mulai menerima mahasiswa pada tahun akademik 2014/2015, sementara FISIP USK telah berdiri sejak 2007. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen program studi dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
Penetapan Akreditasi Unggul tersebut tertuang dalam Keputusan Dewan Eksekutif LAMSPAK Nomor 292/AK.03.05/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Berdasarkan sertifikat akreditasi Nomor 292/DL.03.05/2026, masa berlaku akreditasi tercatat sejak 2 Desember 2025 hingga 2 Desember 2030.
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP USK, Wais Alqarni, S.IP., M.A., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan pimpinan universitas dan fakultas, unit penjaminan mutu, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta mitra strategis.
Ia menegaskan bahwa predikat Unggul bukan sekadar pengakuan atas capaian akademik, melainkan juga amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Akreditasi Unggul diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk memperkuat proses pembelajaran yang membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang kritis, berintegritas, serta mampu memahami berbagai persoalan pemerintahan secara komprehensif.
Di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, pendidikan Ilmu Pemerintahan memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Khususnya di Aceh, pengembangan keilmuan pemerintahan diharapkan semakin berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan gampong, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Wais juga berharap capaian ini dapat mendorong mahasiswa untuk terus meningkatkan kompetensi, prestasi, etika, keterampilan komunikasi, dan kemampuan bekerja sama. Dengan demikian, lulusan Ilmu Pemerintahan FISIP USK diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan masyarakat serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional.
Keberhasilan meraih Akreditasi Unggul ini sekaligus menjadi momentum bagi FISIP USK untuk terus memperkuat budaya mutu, meningkatkan relevansi pendidikan, dan memperluas kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat.
Capaian ini sejalan dengan SDGs 4: Pendidikan Berkualitas, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan kompetensi lulusan di bidang pemerintahan turut mendukung SDGs 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, melalui pengembangan sumber daya manusia yang mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan diraihnya predikat Akreditasi Unggul, Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP USK diharapkan terus berkembang sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pemerintahan yang berkontribusi bagi kemajuan Aceh dan Indonesia.